You are here
Home > Berita > Para Jenderal Bicara Soal Netralitas TNI Dalam Pemilu

Para Jenderal Bicara Soal Netralitas TNI Dalam Pemilu

Jayapura – Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Drs. Christian Zebua, M.M., menyatakan bahwa “saya akan menindak tegas apabila terdapat bukti bahwa prajurit TNI berpihak kepada salah satu calon. Kalau di Papua, tidak ada, kalau di luar Papua, saya belum tahu”. Seperti yang telah di kutip oleh Media Indonesia pada Minggu (8/6).

Pangdam selalu mengingatkan kepada seluruh prajurit Kstaria Pelindung rakyat Kodam XVII/Cenderawasih untuk selalu netral pada Pilpres 9 Juli 2014 mendatang. Apabila ada prajurit TNI yang tidak mematuhi aturan-aturan sesuai ketentuan dan Undang-undang tentang netralitas TNI dalam Pemilu, maka prajurit yang melanggar disiplin akan ditindak tegas bahkan bisa sampai dicopot sesuai aturan yang berlaku. Dalam pesta demokrasi yang akan datang, Pangdam juga menekankan kepada seluruh jajaran Komandan satuan di wilayah masing-masing untuk selalu memonitor anggotanya sampai ke tingkat bawah. Seluruh prajurit harus melaksanakan aturan yang telah dibuat dan mematuhi larangan-larangan sebagai anggota prajurit TNI.

Tugas pokok TNI menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. Sementara keterlibatan TNI pada pemilu adalah membantu kepolisian untuk menyiapkan personel dalam pengamanan pemilu.

Terkait dengan adanya pemberitaan seorang Babinsa yang telah melanggar netralitas, beberapa purnawirawan Jenderal ikut menanggapi tentang netralitas TNI, yang dilansir dari  MediaIndonesia diantaranya disampaikan oleh Jenderal TNI (Purn) Subagyo HS, “Pengabdian TNI terhadap NKRI yakni menciptakan pemilu presiden yang aman dan terkendali, bukan mendukung salah satu pasangan capres-cawapres. TNI sudah seharusnya bersikap netral, tanpa kecuali”. Letjen TNI (Purn) Sutiyoso menyampaikan “Anggota TNI yang melanggar disiplin prajurit bias saja atas inisiatif sendiri atau atas perintah atasan. Karena itu, perlu diusut dan diberi tindakan sesuai aturan yang berlaku”. Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso “Saya harap orang yang lapor soal Babinsa itu, Mr X, tunjuk orangnya. Kalau benar, ditindak tegas. Jangan memfitnah, karena fitnah memecah belah kita”.

Dalam hal ini, TNI AD telah membuktikan ketegasan netralitasnya terkait berita tentang seorang Babinsa (Bintara Pembina Desa) yang terlibat atau melanggar netralitas TNI pada Pemilu 2014, dalam hal ini Babinsa telah diduga mempengaruhi warga untuk memilih salah satu presiden dan wakil presiden tertentu, perbuatan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Budiman dan telah diputuskan :

  1. Kepada Koptu Rusfandi (NRP. 310394840170), Tamtama Pengemudi Koramil Gambir : – Menyatakan Koptu Rusfandi bersalah melakukan pelanggaran disiplin perbuatan tidak melaksanakan tugas & kewajiban-nya dengan profesional & tidak memahami tugas serta kewajiban-nya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) UU Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit. – Menghukum Koptu Rusfandi dengan Penahanan Berat selama 21 hari. – Memberikan sangsi tambahan berupa sangsi administratif penundaan pangkat selama 3 periode (3 x 6 bulan).
  2. Kepada Kapten Inf. Saliman (NRP 572128), Dan Ramil Gambir, Kodim Jakarta Pusat : – Menyatakan Kapten Inf. Saliman bersalah melakukan pelanggaran disiplin perbuatan tidak melaksanakan tugas & kewajiban-nya dengan profesional & tidak memahami tugas kewajiban-nya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) UU Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit. – Menghukum Kapten Inf. Saliman dengan hukuman teguran. – Memberikan sangsi tambahan berupa sangsi administratif penundaan pangkat selama 1 periode (1x 6 bulan).
Baca juga :  Kasdim 1707/Merauke Buka Kegiatan Mos SMK Santo Antonius Merauke

Netralitas TNI dalam pemilu diwujudkan dalam bentuk kewajiban dan larangan bagi anggota TNI antara lain :

  1. Baik selaku pribadi maupun instansi tidak dibenarkan untuk memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada peserta pemilu maupun parpol.
  2. Tidak melakukan tindakan dan/atau pernyataan apapun yang bersifat mempengaruhi keputusan KPU/KPUD dan/atau Panwaslu/Panwasda.
  3. Tidak memberikan komentar, penilaian dan mendiskusikan apapun terhadap identitas maupun kualitas salah satu Parpol atau perseorangan peserta Pemilu.
  4. Membatasi diri untuk tidak berada baik secara fisik perorangan maupun fasilitas dinas di arena tempat penyelenggaraan kampanye peserta Pemilu.
  5. Menghindari penggunaan warna mencolok yang mengarah kepada atribut Parpol/perseorangan peserta Pemilu pada fasilitas dinas/perorangan TNI.
  6. Tidak menyimpan/menempel dokumen, atribut maupun benda-benda lain yang menggambarkan atribut parpol dengan alasan apapun.
  7. Tidak berada di area TPS pada saat pelaksanaan pemungutan suara dengan alasan apapun.
  8. Setiap prajurit TNI wajib memahami pengetahuan tentang Pemilu baik dalam Undang-Undang Pemilu maupun keputusan/ketentuan KPU.
  9. Menghormati dan menerima secara wajar apabila ada kunjungan anggota maupun pengurus Parpol/perseorangan peserta Pemilu sepanjang yang bersangkutan tidak membawa identitas politiknya dan tidak berkaitan dengan kepentingan politik.
  10. Mengadakan koordinasi sebaik-baiknya dengan pihak yang berwenang agar tidak ada pemasangan atribut Parpol/perseorangan peserta Pemilu dilingkungan markas, asrama, dan fasilitas-fasilitas TNI lainnya.
  11. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada keluarga, PNS TNI dan lingkungannya untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara.
  12. Dalam melaksanakan tugas perlu lebih mewaspadai daerah yang berpotensi rawan konflik (politik, ekonomi, dan sara).
  13. Setiap Pimpinan/Komandan/Atasan berkewajiban untuk memberikan pemahaman tentang Netralitas TNI kepada anggota/bawahannya dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya di lapangan.
  14. Apabila terjadi bentrokan fisik antar massa atau perorangan pendukung Parpol di markas, kesatrian, asrama, komplek satuan TNI atau di daerah sekitarnya (pada radius kurang dari 100 M) dan tidak ada aparat Polri, Hansip/Linmas yang menangani, prajurit TNI secara kelompok atau satuan wajib menghentikan/melerai, selanjutnya menyerahkan permasalahannya kepada aparat Polri terdekat, dengan tetap menjaga netralitas TNI.
  15. Setiap prajurit baik perorangan maupun institusi wajib untuk selalu mewaspadai setiap perkembangan situasi di lingkungannya serta melaksanakan temu cepat dan lapor cepat secara hierarkhis apabila ada kejadian atau kegiatan yang berindikasi mengarah kepada menghambat, mengganggu atau menggagalkan Pemilu.
  16. Menyesuaikan sebaik-baiknya setiap dinamika di lapangan dan selanjutnya wajib melaporkan kejadiannya secara hierarkis pada kesempatan pertama. (prd/cend)

Leave a Reply

*

Top