You are here
Home > Dari Media Lain > PENTINGNYA SINERGITAS TNI DAN POLRI

PENTINGNYA SINERGITAS TNI DAN POLRI

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.VI/MPR-RI/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri merupakan suatu keputusan politik yang tepat. Ketetapan itu juga disusul dengan dikeluarkannya TAP No. VII/MPR-RI/2000 tentang peran TNI dan Polri, yang mengatur tugas Polri di bidang keamanan dan TNI di bidang pertahanan dari ancaman luar. Namun, TAP MPR No. VII/MPR-RI/2000 ini justru menyebabkan terjadinya potensi konflik antara TNI dan Polri dalam menjalankan fungsi-fungsi pertahanan dan keamanan.

Di sisi yang lain, pemisahan tugas yang sifatnya hitam putih, di mana TNI hanya menangani masalah pertahanan dan Polri menangani masalah keamanan dalam arti luas, telah menimbulkan persoalan yang kompleks di lapangan. Bentrokan-bentrokan antara TNI dan Polri dalam penanganan keamanan dalam negeri seperti yang terjadi di Ambon, Maluku Tengah, Poso, Irian Jaya, dan Batam adalah gambaran ketidakjelasan relasi dan kerjasama antara TNI dan Polri dalam menangani masalah keamanan dalam negeri. Kewenangan antar satuan di lapangan seringkali mengakibatkan terjadinya pertikaian dan perbedaan pandangan di antara mereka. Sebagai jawaban dari permasalahan itu TNI dan Polri membuat Memorandum of Understanding yang buat secara sadar.

Panglima TNI saat itu, Laksamana TNI Agus Suhartono di sela-sela Rapim TNI 2013 di Gedung Balai Wartawan, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (29/1/2013). menjelaskan, sebetulnya kerjasama ini sudah lama terjadi tetapi belum secara resmi diatur dalam nota kesepahaman. Oleh karena itu, kini peraturan tersebut tuangkan di dalam MoU tersebut.

“Isinya yang penting adalah sinergitas antara TNI dan Polri dalam upaya kita menangani permasalahan negara ini dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi bersama. Karena itu perlunya sinergitas, dalam pemahaman dan dasarnya,” ungkap dia.

Di dalam MoU itu juga dicantumkan tujuan dan sasarannya serta mengatur bagaimana mekanisme permintaan tugas perbantuanya, dukungan logistiknya, serta komando dalam pelaksanaannya. “Intinya bahwa tindakan yang dilakukan ini adalah tindakan kepolisian. Oleh karena itu di dalam penggunaannya kepolisian akan meminta TNI. Jadi polisi bisa meminta bantuan kepada TNI melalui bawah komando atau bawah kendali,” ujarnya.

Baca juga :  GUBERNUR PAPUA DAN GUBERNUR PAPUA BARAT SEPAKAT NKRI HARGA MATI

Agus juga menjelaskan, segala pembiayaan yang menjadi permintaan Polri maka itu menjadi tanggungan kepolisian atau yang minta bantuan. Terkait pengendalian komando pasukan itu yang berwenang adalah pihak kepolisian.

“Hal ini adalah untuk memastikan bahwa ada satu komando yang jelas dalam pelaksanan-pelaksanaan pengamnaan tersebut. Tapi jika TNI meminta bantuan kepada Polri untuk menangani kerusuhan maka segala bentuk tanggungan logistiknya serta komandonya menjadi tanggung jawab TNI. Karena itu, dengan adanya Mou tersebut nantinya akan memberikan suatu batasan yang tegas dan jelas siapa berbuat apa dalam melaksanakan tugasnya,” pungkasnya saat itu.

Diharapkan dengan adanya MOU ini baik TNI maupun Polri dapat lebih fokus terhadap tugasnya masing-masing. Dinamika dalam penugasan yang berbentuk penugasan perbantuan TNI terhadap Polri dapat berjalan dengan baik dan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang ada. Kita mengharapkan TNI dan Polri sebagai institusi strategis negara dapat bekerja bersama-sama untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia. Sinergitas TNI dan Polri adalah modal kuat untuk menciptakan suasana yang kondusif yang dapat mendorong laju percepatan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber : liputan6.com

Admin 1
IT Network Engineering di Infolahtadam XVII/Cenderawasih
http://youtube.com/anggayudistira

Leave a Reply

*

Top