You are here
Home > Berita > Penyuluhan Hukum : Hukuman Disiplin Militer (HDM)

Penyuluhan Hukum : Hukuman Disiplin Militer (HDM)

Merauke – Kepala Staf Korem 174/ATW Kolonel Inf Sidharta Wisnu Nugraha, didampingi oleh Kepala Seksi Teritorial Korem 174/ATW Kolonel ARM Moch. Erwansiah, S.IP., Kepala Seksi Personil Korem 174/ATW Kolonel Inf Ayi Lesmana beserta Perwira Sejajaran Korem 174/ATW, bersama157 personel Korem 174/ATW, beserta PNS Korem 174/ATW, menerima Penyuluhan Hukum dari Tim Penyuluh Hukum Kumdam/XVII Cendrawasih tentang Hukum Disiplin Daerah (HDM), bertempat di Aula Makorem 174/ATW, Senin (29/08).

Dalam sambutannya, Kasrem 174/ATW mengatakan kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan komutatif dan merupakan sarana komunikasi antara atasan dan bawahan. Hal ini sangat perlu disosialisasikan untuk mencegah permasalahan yang menyangkut hukum dan diharapkan seluruh personel Korem 174/ATW menjadi lebih meningkatkan sadar hukum sehingga meminimalisir pelanggaran yang terjadi di Satuan.

Letkol Chk Fajar Sulistianto, S.H., M.H., selaku Ketua Tim penyuluhan Hukum menyampaikan penjelasan tentang proses penyelesaian akibat pelanggaran hukum yang dilakukan dimana hal tersebut akan menjadi beban moril serta penjatuhan hukuman kepada pelaku, disamping itu tentang bentuk pelanggaran scorsing yang akan berdampak kepada penghentian remunerasi kepada prajurit yang bersangkutan dan yang wajib menerima remunerasi hanyalah prajurit yang bekerja sungguh-sungguh dan tidak sedang dalam keadaan melakukan pelanggaran hukum.

Pemateri lain dalam kegiatan ini Kapten Chk Andreas menyampaikan beberapa point tentang proses hukum bagi prajurit antara lain : Proses penyelesaian pelanggaran disiplin murni dan tidak murni berdampak kepada penjatuhan SKHD, tegoran serta tahanan ringan maksimal 14 hari dan tahanan berat maksimal 21 hari, jika terdakwa melanggar hukum ada pengaduan maka terdakwa akan diproses secara hukum.

Baca juga :  Anggota Kodam XVII/Cenderawasih turut meriahkan HUT Marinir Ke 69

Proses penahanan ada dua antara lain penahan ringan (tahanan sel tapi boleh diperkerjakan di seputar satuan) dengan pengawasan, pelanggaran berat (tahanan sel mulai dari penjatuhan hukuman sudah selesai serta tidak boleh keluar masuk tahanan).

Pelanggaran  Kumplin mengacu pada undang-undang terbaru No. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebagai pengganti UU No. 26 thn 1997 tentang Hukum Disiplin Parjutit TNI, Tindak Pidana THTI berdasarkan UU No. 25 tahun 2014.

THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin) dalam waktu damai paling lama 4 hari dapat diselesaikan dengan  Hukum Disiplin Militer, Tindakan Disiplin Militer dapat dilaksanakan oleh Atasan berupa, tindakan pembinaan yg mendidik, teguran lisan yang membina/mendidik, Pemberatan HDM (Hukuman Disiplin Militer). (Prd/Cen).

Leave a Reply

*

Top