You are here
Home > Dari Media Lain > Tak Boleh Ada Kata Referendum

Tak Boleh Ada Kata Referendum

Jayapura (13/03) Koran Cepos – Dalam Draf Otsus Plus

Jayapura – Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk menghilangkan kata referendum di dalam Draf Undang-Undang (UU) Otsus Plus yang saat ini sudah berada di tangan Presiden.

Hal ini diungkapkan Ketua LMA Provinsi Papua Linus Kogoya, yang mana bahwa menurut LMA, UU Otsus plus lahir untuk kesejahteraan masyarakat, bukan malah membuat kecemasan  bagi masyarakat Papua.

“Saya percaya Gubernur Papua memikirkan perubahan UU Otsus menjadi UU Otsus Plus merupakan langkah untuk memberikan kesejahteraan masyarakat di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Rabu (12/3).

Linus menginginkan kata refrendum itu berubah menjadi sebuah ungkapan untuk mensejahterakan masyarakat sehingga UU Otsus Plus tidak terkesan sebuah kontrak politik yang dilakukan Pemerintah Papua dengan Pemerintah pusat.

“UU Otsus tidak boleh dibilang sebagai hadiah untuk Papua. Tapi UU Otsus merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk menyejahterakan rakyatnya dari Sabang-Merauke. Sehingga bangsa ini bisa berkembang dan maju. Tapi kalau kita bilang UU Otsus ini hadiah, apapun yang di berikan pemerintah pusat kepada kita, selamanya Papua tidak akan maju, bahkan masyarakat tidak akan merasakannya.”

Linus mengungkapkan bahwa UU Otsus plus segera di setujui Presiden untuk kemudian disahkan oleh DPR RI agar isi UU itu bisa dijalankan dan diterapkan. Sebab pihaknya percaya UU Otsus plus itu merupakan jalan untuk membuat perubahan bagi masyarakat Papua.

“Selama ini Otsus dianggap gagal di Papua. Jadi Papua saat ini membutuhkan  Otsus Plus merupakan sebuah langkah baru untuk membatu image kegagalan Otsus jilid I itu. Sebab Otsus plus akan memberikan kewenangan penuh bagi masyarakat Papua dalam melakukan pembenahan bagi daerahnya,” tukasnya.

Baca juga :  Danrem Buka Latihan Posko Satu di Boven Digoel

Disamping itu juga, Linus meminta kepada DPRD dan Gubernur Provinsi Papua untuk membuat Perda 14 Kursi Otsus. Sehingga dalam pesta politik ini, 14 kursi ini bisa menjalankan tugasnya.

“Saya ingin 14 kursi itu tidak gagal lagi di tahun ini. Sehingga 14 kursi yang sudah dinanti masyarakat bisa berjalan. Terlebih peran 14 kursi ini bisa berjalan untuk masyarakat adat di tanah Papua ini,” tegasnya.

Tidak itu saja, Linus mengharapkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan dan rencana Gubernur dalam konteks membangun Papua. Bukan malah apa yang menjadi terobosan Gubernur ditolak serta di cekal.

“Tidak boleh ada profokator di Papua ini, untuk menentang pemerintah Provinsi Papua. Banyak terobosan-terobosan baru muncul dari pemikiran Gubernur. Maka dari itu, sudah selayaknya kita mendukungnya. Kalau tidak saat ini kita berubah kapan lagi ,”

Leave a Reply

*

Top