You are here
Home > Dari Media Lain > TNI HARUS SALAH BILA PAPUA TIDAK AMAN?

TNI HARUS SALAH BILA PAPUA TIDAK AMAN?

Terbit tanggal 12 Juni 2012 halaman 4 di Bintang Papua

TNI HARUS SALAH BILA PAPUA TIDAK AMAN?

Oleh : Mayor Inf Tri Ubaya, S.H.

Kita ikut prihatin terhadap peristiwa yang terjadi di Jayapura, nampaknya pola gerakan pengacau sudah mulai mengkombinasikan membuat kerusuhan dan menjatuhkan korban di daerah pedalaman dikembangkan ke perkotaan. Korbanpun semakin dikembangkan sasarannya dari rakyat sipil, TNI, Polri sampai ke warga negara asing. Seorang warga negara Jerman Dietmar Piepe tewas tertembak di Pantai Base-G Jayapura 29 Mei 2012. Hari yang sama di Puncak Jaya seorang guru SD di Puncak Jaya asal Tana Toraja tewas tertembak. Senin (4/6/2012) seorang pelajar kelas SMU Kalam Kudus Jayapura bernama Gilberth Febrian Ma’dika (16 tahun), juga menjadi korban penembakan di Jalan Raya Skyland – Kotaraja. Yesa Mirin anggota KNPB tewas terinjak-injak massa saat aparat keamanan membubar paksa massa kelompok sayap politik gerakan Papua merdeka yang berunjuk rasa secara anarkis di Kampung Harapan, Jayapura. Selasa (5/6/2012) serangkaian aksi penembakan kembali terjadi di dua tempat. Tiga warga menjadi korban aksi penembakan itu. Yakni, Iqbal Rivai, 22 tahun ditembak saat sedang melintas dengan sepeda motor di Jl. Sam Ratulangi yang bersebelahan dengan Polda Papua. Di tempat yang sama juga terjadi aksi penembakan dengan korban bernama Hardi Jayanto, 22 tahun. Dan aksi penembakan ketiga di Jl. Abepura-Entrop dengan korban Pratu Frengky Kune (25 tahun) anggota TNI AD serta penembakan terhadap Arwan Apuan PNS Kodam XVII/Cenderawasih dibelakang kantor walikota. Minggu malam tanggal 10 Juni, seorang satpam tewas ditembak di tempat parkir kampus Uncen. Lusinan analisa terus bermunculan dimedia, mulai dari masalah keamanan yang melibatkan persaingan kepentingan, politik Pemilukada, ekonomi, sosial dan budaya, termasuk adanya kemungkinan campur tangan asing karena kepentingan kekayaan alam Papua. Apapun yang menjadi penyebab konflik dan kerusuhan di Papua, yang kita harapkan dan itu harapan semua orang normal yang beradab adalah berakhirnya kekerasan di tanah Papua ini, hentikan dalam bentuk apapun upaya provokasi sehingga konflik ini makin meluas dan tidak terkendali sehingga merugikan semua pihak. Seluruh pihak yang masih cinta dengan yang namanya damai, mari kita tumbuhkan empaty kita untuk sama-sama menjaga Papua agar tetap damai. Karena kalau rasa tidak aman dan damai mulai hilang di Papua, kita tentu bisa meramalkan dengan pasti bahwa akan semakin banyak lagi jatuh korban sia-sia.

Keanehan pasca reformasi bangsa adalah, menjamurnya pemahaman pada sebagian anak bangsa bahwa rasa aman dan nilai-nilai absolut tertib dan aman masyarakat selalu dipikulkan pada legalitas institusi ketentaraan dan kepolisian. Aman dan tertib domainnya “ mereka” aparat TNI Polri , kalau dalam terminologi Jawa disebut “gebyah uyah” menyamaratakan tidak pandang bulu, asal ada kerusuhan, asal ada ketidak tertiban, asal ada bunyi senjata walaupun pelatuk itu yang menarik orang sipil, korban sipil atau bahkan korban yang jatuh juga dari kalangan prajurit dan polisi sendiri, hampir serentak dan seirama pendapat para pengamat di media menyatakan bahwa semua itu menjadi kesalahan TNI Polri. Stigma tersebut datang dari berbagai kalangan, mulai dari orang yang sejak lahir sudah membenci TNI Polri, kalangan kepentingan yang obyek lahan penghasilannya akan terganggu bila ada kehadiran TNI Polri disini, sampai kalangan oportunis yang numpang populer dengan selalu gagah berani menyalahkan sepak terjang TNI Polri.
Betul bahwa TNI Polri punya tugas untuk membuat aman dan tentram komunitas masyarakat pada suatu wilayah dimana dia bertugas, namun sesungguhnya ada beban dan tanggungjawab tertib aman dan lancar yang harus diperankan pula oleh segenap lapisan masyarakat termasuk media sebagai sarana mengeluarkan pendapat. Tidak bisa TNI Polri mengemban tugas menciptakan rasa tertib , aman tanpa ada kemauan dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Mengapa harus seluruh elemen masyarakat, karena sebagai sebuah sistem tatanan kemasyarakatan bila ada salah satu elemen yang membuat rusak dan tidak berfungsinya tatanan maka akan hilanglah rasa aman tertib dan nyaman dalam sistem tersebut.

Media pada dasarnya memang tidak pernah menyajikan realita apa adanya. Mereka mengedit, menyusun narasi, menonjolkan suatu aspek seraya mengabaikan yang lain. Namun pada kondisi di atas, praktek-praktek yang dilakukan dikuatirkan tidak akan membantu solusi penyelesaian konflik, kalau bukan memperparahnya. Ketika konflik ditampilkan sekadar sebagai konflik, peristiwa itu akan terus berlangsung dalam arah yang liar. Dalam hal ini, media hanya menjadi pihak yang merekam konflik dan menyampaikan rekaman itu kepada masyarakat luas. Itu saja.

Oleh karenanya, jurnalisme damai diperkenalkan dan dikembangkan untuk membangun tatanan pikir baru tentang peran media. Dalam wacana ini, diharapkan jurnalis bukan sekadar mewartakan, apalagi memprovokasi, namun mengambil pilihan yang mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan dan mengambil respons-respons non kekerasan terhadap konflik. Tradisi ini dikembangkan dengan dasar keyakinan bahwa, walau media massa mungkin bukan satu-satunya informasi masyarakat, tapi jelas adalah salah satu sumber penting yang diandalkan masyarakat tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Lebih dari sekadar sumber informasi, media juga dapat berperan sebagai pengarah interpretasi, membangun ikatan sosial, serta membangun opini publik tentang peristiwa yang diberitakannya. Karena itu, dalam jurnalisme damai, media massa diharapkan tak hanya memusatkan perhatian pada peristiwa konflik, tapi pada proses, pada hubungan antar peristiwa yang membawa makna bagi masyarakat khalayaknya.(Ade Armando, 2011:8)

Sebagai satu gambaran, bagaimana pengabaian jurnalisme damai, tidak akuratnya sumber informasi, sehingga menimbulkan interpretasi yang dapat membongkar ikatan sosial, akan saya kutipkan sebuah berita terkait tulisan Tamrin Tomagola yang berbunyi. Ada 100 rumah dibakar ludes oleh amukan Yonif 756/WMS Wamena, Pangdam berdusta dengan bilang Cuma ada 1 warga tewas dan 1 prajurit tewas, nyangkal bakar-bakaran. Jumlah warga tewas 8, tiga diantaranya tewas seketika di tempat. Ada 19 orang warga luka-luka, dua anggota Yonif 756/WMS penabrak lari tewas ditusuk.

Baca juga :  RS Marthen Indey Sukses Operasi Pasien TBC Tulang Belakang

Bagi pembaca kritis, ilustrasi tulisan di atas mengandung sejumlah kalimat yang perlu mendapat pertanyaan yaitu apa betul ada peristiwa yang demikian, dan apa betul para prajurit Batalyon 756/WMS mengamuk dan apa sebabnya. Pertanyaan-pertanyaan kritis ini sebagai alat untuk membongkar betul atau tidaknya sebuah berita tersebut, dan apakah berita tersebut berdasarkan fakta.

Lalu apa sesungguhnya yang disebut dengan fakta, fakta berita adalah bila kejadian tersebut benar-benar terjadi dan dapat dinyatakan dengan panca indra. Kita sering mendengar kalimat yang menyebutkan berita ini tidak sesuai dengan fakta yang ada atau berita tersebut berfakta namun dengan muatan yang berlebihan dalam penyampaian. Fakta kejadian di kampung Honey lama tersebut adalah demikian, dua orang anggota Yonif 756/WMS mengendarai 2 sepeda motor dengan tujuan ke Polres untuk mengurus SIM, sampai di kampung Honey lama motor yang didepan menyerempet seorang anak yang sedang bermain di jalan dan terjatuh. Sepeda motor yang belakang berhenti dan menolong korban yang terserempet sepeda motor yang di depan. Kemudian warga sekitar datang tanpa banyak bicara langsung mengeroyok anggota dengan penusukan dan pemukulan, sehingga menyebabkan satu orang anggota meninggal dan seorang lagi kritis. Beberapa menit kemudian, setelah mendengar temannya tewas dikeroyok, beberapa anggota Yonif 756/WMS mencari pelaku pengeroyok dan penusukan ke kampung Honey lama. Karena tidak ada yang mengaku maka ada 8 Honey bekas yang dibakar dan menembak peringatan ke udara. Dalam kasus ini tidak ada satupun masyarakat yang terkena tembakan, apalagi meninggal dunia karena ulah oknum aparat tersebut. Bila diisukan terdapat korban meninggal dari masyarakat itu, dapat diyakinkan bukan korban karena aparat, tetapi memang ada masyarakat yang meninggal pada waktu yang bersamaan dengan kejadian tersebut.

Prajurit terlahir sebagai manusia, pada sisi manusia mereka mempunyai harga diri martabat dan rasa setia kawan. Mereka generasi muda yang lahir sebagai prajurit pasca reformasi, artinya mereka telah memperoleh pendidikan militer dengan muatan tugas-tugas yang tercantum dalam UU No 34 Tahun 2004. Namun ternyata di dalam kehidupan luar satuan ada stigma, label sebagai prajurit pelanggar HAM yang mereka peroleh, kondisi tersebut tentu sangat kontradiktif dihadapkan dengan semangat reformasi TNI yang sesungguhnya telah terpatri didada mereka sejak dalam pendidikan. Mereka memperoleh dosa turunan, dari yang mereka baca, yang mereka dengar dan yang mereka rasakan. Ini bukan alasan pembenar, namun sekali lagi pada sisi manusia, yang punya rasa kesetiakawanan maka terjadilah aksi beberapa anggota mengambil tindakan hukum sendiri ketika melihat temannya harus tewas mengenaskan dan dibantai bagai binatang. Sekali lagi ini bukan alasan pembenar karena bagi prajurit TNI melanggar disiplin prajurit jelas ada konsekuensi hukumnya.

Seorang pembuat berita memang tidak selalu harus melihat langsung suatu peristiwa yang terjadi. Oleh karenanya ia akan mencari orang yang melihat langsung suatu peristiwa tersebut untuk mewawancarainya atau mendatangi kepolisian yang menangani kasus kecelakaan tersebut. Sesungguhnya dalam kontek kejadian Wamena akan lebih komplit bila aktor penulis mewawancarai juga pihak-pihak lain dalam kasus, sehingga berita yang muncul akan obyektif dan berimbang. Apalagi bila disertai data-data foto dengan catatan data tersebut benar-benar steril dari manipulasi kepentingan orang tertentu.

Fakta dan data adalah menu wajib penulisan berita untuk konsumsi publik. Gabungan fakta dan data yang benar dapat dikemas menjadi bahan berita yang dapat dipertanggungjawabkan. Berita yang demikian akan membantu publik yang haus informasi. Lantas bagaimana seharusnya media bersikap agar tidak menimbulkan potensi konflik baru ? Di antaranya melalui penggunaan bahasa yang tepat, menghindari labeling dan stereo-typing atas suatu kejadian. Selain itu, media juga harus memberitakan proses-proses rekonsiliasi dan integrasi masyarakat(Sholehudin A. Azis, 2011:98). Dalam konteks kejadian Jayapura sebagaimana saya sebutkan diawal tulisan, dimulai saja dengan hal-hal kecil misalnya, hindari penyebutan pelaku berkulit hitam, keriting, brewok. Korban pendatang non Melanesia. Lalu sebutkan hal-hal kecil lain yang remeh semisal, korban penembakan yang bernama Febrian Ma‘dika dilarikan kerumah sakit oleh Ricard Tabuni “sekali lagi misalnya”. Dalam situasi tersebut jelas akan tergambar integrasi masyarakat, dan tergambar pula bahwa konflik tersebut bukan antar etnik tetapi hanya konflik yang ditaburkan oleh kelompok kepentingan yang memang sedang mencoba melebarkan sayap konfliknya.

Ada hal menarik yang patut dicermati untuk keluar dari situasi ini, barangkali benar kata Fadel Al Hamid Sekretaris Dewan Adat Papua bahwa tokoh-tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh-tokoh masyarakat di Jayapura segera menyikapi situasi ini dengan terus membangun komunikasi. Dengan komunikasi yang intens, kemungkinan mulai saling menuduh, saling curiga, dan saling berprasangka buruk di antara kelompok masyarakat yang ada di Kota Jayapura bisa dihindari. Dan yang terpenting dari semua itu adalah pentingnya penjatuhan hukum terhadap siapapun pelaku kerusuhan yang akhir-akhir ini terjadi di Papua.
Penulis adalah Kasi Listra Pendam XVII/Cenderawasih

Admin 1
IT Network Engineering di Infolahtadam XVII/Cenderawasih
http://youtube.com/anggayudistira

Leave a Reply

*

Top